Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Prov. Kalimantan Timur

Hamdan Zoelva Abadikini com, JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama Badan Keahlian Dewan DPR RI pada 6 Mei lalu mulai membahas draft Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut, diketahui sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu akan mengalami beberapa perubahan mendasar. Salah satu dianataranya yang menjadi menjadi perhatian masyarakat adalah perubahan dikembalikannya sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dalam Bab II dan Bab III, terkhusus pasal 206, 236, dan 259 menyebutkan penggunaan sistem proporsional tertutup. Direncakan pada Pemilu 2024 nanti masyarakat dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Menaggapi hal tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai sistem proporsional tertutup dalam Pemilu akan menyederhanakan biaya partai politik. Menurutnya, sistem ini lebih baik ketimbang menerapkan sistem prop...

      News   Politik Sekjen PBB: RUU Pemilu Langgar Demokrasi Partai-partai besar seolah ingin kembali ke Orba dengan hanya tiga partai. Senin , 08 Jun 2020, 08:45 WIB Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Ratna Puspita REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menolak keras Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun DPR. Ia menilai RUU tersebut melanggar demokkrasi. "RUU Pemilu ini jelas melanggar demokrasi dan hak berdemokrasi," kata Afriansyah melalui pesan WhatsApp kepada Republika, Ahad (7/6). Ia menilai partai-partai besar seolah ingin kembali seperti ke zaman orde baru (orba) yang hanya ada tiga partai saja. Padahal, pada masa reformasi hal tersebut sudah diubah menjadi sistem multipartai. "Nah sekarang mau mereka buat zaman orba lagi, di mana letak demokrasinya?" ungkapnya. Ia menegaskan partai-par...

Abadikini.com , JAKARTA  –  Partai Bulan Bintang (PBB)  geregetan dengan tingkah partai besar di Senayan yang ambisius menaikkan ambang batas parlemen atau  Parliamentary Threshold (PT)  menjadi tujuh persen. Menurutnya, mereka merampas suara rakyat. Hal itu diungkapkan Sekjen PBB Afriansyah Noor (Ferry) seperti diberitakan Koran Rakyat Merdeka pada hari Sabtu, (6/6/2020). Ferry mengingatkan, partai di senayan jangan jumawa, parpol besar belum tentu lolos. “Partai besar juga jangan besar kepala. Semoga pemilu nanti adil. Roda itu berputar, bisa saja partai pemenang kalah dan sebaliknya,” ujar Ferry. Pernyataan ini merespon ambisi partai di Senayan yang menginginkan ambang batas parlemen naik dari empat menjadi tujuh persen. Tercatat, Golkar dan Nasdem konsisten dengan angka tujuh persen. Sebelumnya, PDIP lebih dahulu mengusulkan agar naik menjadi lima persen. Asumsi Ferry, partai pemenang di Senayan saat ini ingin mematikan hak demokrasi. Memaksakan ...

Hymne Bulan Bintang